Detail Kegiatan LPKN Training Center

Yogyakarta – Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) melalui penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dengan Model Pembelajaran Blended Learning. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan E-Learning pada 18 Juni–1 Juli 2026, dilanjutkan dengan pelatihan tatap muka pada 2–3 Juli 2026, serta Ujian Sertifikasi pada 4 Juli 2026 yang bertempat di Tara Hotel Yogyakarta.

Sebagai lembaga pelatihan yang telah memperoleh Akreditasi A dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), LPKN terus berupaya menghadirkan program pelatihan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi peserta, tetapi juga mampu menjawab perkembangan regulasi serta dinamika pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Program PBJP Level-1 menjadi salah satu pelatihan strategis yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang komprehensif mengenai seluruh siklus pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelatihan ini diikuti oleh aparatur sipil negara, pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, anggota UKPBJ, serta berbagai unsur lainnya dari instansi pemerintah pusat maupun daerah. Melalui konsep blended learning, peserta memperoleh kesempatan untuk mempelajari materi dasar secara mandiri melalui platform e-learning sebelum mengikuti pendalaman materi, diskusi, studi kasus, dan persiapan menghadapi uji kompetensi pada sesi tatap muka.

Hari Pertama: Membangun Fondasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan pelatihan tatap muka dimulai pada Kamis, 2 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan persiapan panitia sejak pukul 07.30 WIB, yang berlangsung dengan tertib dan lancar. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari, menunjukkan tingginya semangat untuk mengikuti pelatihan sebagai bagian dari peningkatan kompetensi profesional di bidang pengadaan pemerintah.

Setelah registrasi, kegiatan dilanjutkan dengan acara pembukaan yang diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan sekaligus memohon kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Selanjutnya, panitia LPKN memandu sesi Building Learning Commitment (BLC). Pada sesi ini peserta diajak membangun komitmen bersama mengenai tujuan pembelajaran, tata tertib pelatihan, metode pembelajaran, serta pentingnya partisipasi aktif selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. BLC menjadi langkah awal untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, interaktif, dan kolaboratif.

Memasuki materi inti, peserta memperoleh pembahasan mengenai Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlangsung selama 90 menit. Materi ini menjadi dasar utama dalam memahami konsep pengadaan pemerintah, mulai dari tujuan pengadaan, prinsip-prinsip dasar, etika pengadaan, para pelaku pengadaan, hingga kerangka regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan PBJP di Indonesia.

Narasumber Baskoro Ari Wibowo, ST, yang merupakan Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator ToT LKPP, menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah yang efektif dan efisien.

Setelah sesi pertama selesai, peserta beristirahat sejenak melalui kegiatan coffee break yang dilanjutkan dengan foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kegiatan sekaligus mempererat hubungan antarpeserta.

Materi Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih mendalam mengenai ruang lingkup pengadaan, tahapan proses pengadaan, serta berbagai tantangan yang umum dihadapi oleh pelaku pengadaan di lingkungan pemerintahan. Diskusi berlangsung interaktif karena peserta aktif menyampaikan pengalaman serta berbagai permasalahan yang ditemui di instansi masing-masing.

Menjelang siang, peserta memasuki materi Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam sesi ini dijelaskan bahwa keberhasilan suatu proses pengadaan sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan sejak awal. Narasumber membahas pentingnya identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), strategi pengadaan, serta penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Setelah istirahat, salat, dan makan siang, materi perencanaan kembali dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih aplikatif. Peserta diberikan berbagai contoh penyusunan dokumen perencanaan, strategi pengadaan yang efektif, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko kesalahan pada tahap awal pengadaan. Melalui sesi ini peserta memahami bahwa kualitas perencanaan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan tahapan pengadaan berikutnya.

Pada sesi sore hari, pembelajaran dilanjutkan dengan materi Pemilihan Penyedia. Materi ini membahas berbagai metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah sesuai karakteristik paket pengadaan, mekanisme evaluasi penawaran, prinsip persaingan sehat, hingga proses penetapan pemenang.

Pembahasan kemudian diteruskan melalui sesi Pemilihan Penyedia (Lanjutan) yang berlangsung hingga pukul 17.00 WIB. Dalam sesi ini narasumber memberikan berbagai studi kasus mengenai proses evaluasi penawaran, penyusunan dokumen pemilihan, serta berbagai kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemilihan penyedia. Diskusi yang berlangsung aktif membuat peserta semakin memahami penerapan regulasi dalam kondisi nyata di lapangan.

Hari Kedua: Memperkuat Penguasaan Kontrak, Swakelola, dan Supply Chain Management

Pada Jumat, 3 Juli 2026, pelatihan dilanjutkan bersama fasilitator Budi Sukiswo, ST, yang juga merupakan Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator ToT LKPP.

Materi pertama membahas Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam sesi ini peserta mempelajari berbagai jenis kontrak, mekanisme pelaksanaan kontrak, perubahan kontrak, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, pembayaran prestasi pekerjaan, hingga penyelesaian permasalahan yang dapat muncul selama masa kontrak.

Narasumber menegaskan bahwa pengelolaan kontrak merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pengadaan. Pengendalian yang baik akan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu, sesuai mutu, serta sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Setelah jeda istirahat, peserta memperoleh materi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Swakelola. Pembahasan mencakup konsep dasar swakelola, jenis-jenis swakelola, tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban kegiatan. Materi ini semakin diperdalam pada sesi lanjutan setelah istirahat siang dengan pembahasan mengenai praktik penerapan swakelola pada berbagai jenis kegiatan pemerintah.

Materi berikutnya adalah Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM). Dalam sesi ini peserta diperkenalkan pada konsep pengelolaan rantai pasok sebagai bagian penting dari keberhasilan pengadaan. Narasumber menjelaskan bahwa pengadaan bukan sekadar proses pembelian barang atau jasa, melainkan bagian dari sistem yang lebih luas yang menghubungkan proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, distribusi, hingga pemanfaatan barang secara optimal.

Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya koordinasi antarunit kerja, pengelolaan pemasok, pengendalian persediaan, serta strategi membangun rantai pasok yang efisien agar mampu mendukung pelayanan publik secara berkelanjutan.

Sebagai persiapan menghadapi uji kompetensi, kegiatan dilanjutkan dengan Pembahasan Try Out Sesi 1 dan Sesi 2. Pada sesi ini peserta bersama fasilitator membahas berbagai contoh soal yang berpotensi muncul dalam ujian sertifikasi. Selain membahas jawaban yang benar, fasilitator juga menjelaskan dasar regulasi dan logika yang digunakan dalam setiap soal sehingga peserta memahami konsep secara menyeluruh, bukan sekadar menghafal jawaban.

Menjelang berakhirnya kegiatan hari kedua, panitia LPKN melaksanakan Verifikasi Buku Regulasi dan Modul Pelatihan. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh peserta telah memenuhi persyaratan administrasi serta memiliki kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk mengikuti uji kompetensi pada hari berikutnya.

Uji Kompetensi PBJP Level-1 Dilaksanakan dengan Pengawasan Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP

Puncak kegiatan berlangsung pada Sabtu, 4 Juli 2026, yaitu pelaksanaan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Pelaksanaan ujian diawasi secara langsung oleh Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP, sehingga seluruh proses berlangsung secara objektif, transparan, profesional, dan sesuai standar sertifikasi nasional.

Selama proses ujian, peserta diuji atas pemahaman mereka terhadap seluruh materi yang telah dipelajari, mulai dari pengantar pengadaan, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, pengadaan secara swakelola, hingga manajemen rantai pasok. Ujian ini menjadi tolok ukur kompetensi peserta dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen LPKN dalam Mencetak SDM Pengadaan yang Kompeten

Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level-1 di Yogyakarta kembali membuktikan komitmen LPKN dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui perpaduan pembelajaran daring dan tatap muka, peserta memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif, mulai dari penguasaan konsep dasar hingga pembahasan studi kasus dan simulasi soal sertifikasi.

Dengan menghadirkan fasilitator yang merupakan Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator Training of Trainers (ToT) LKPP, peserta memperoleh materi yang tidak hanya sesuai regulasi terbaru, tetapi juga diperkaya dengan pengalaman praktik di lapangan. Hal ini menjadikan proses pembelajaran lebih aplikatif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi peserta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

LPKN berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas sebagai pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Ke depan, LPKN akan terus menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi yang berkualitas sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pengadaan pemerintah yang semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berdaya saing.