Detail Kegiatan LPKN Training Center

Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan – BNSP Certified Procurement Strategist (CPSt) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) berlangsung dengan sukses dan penuh antusiasme dari para peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara blended learning, yaitu melalui pembelajaran tatap online pada tanggal 20 Mei – 03 Juni 2026, dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka pada tanggal 04 – 05 Juni 2026, serta ujian sertifikasi kompetensi pada tanggal 06 Juni 2026 bertempat di The Tavia Heritage Hotel Jakarta.

Program Certified Procurement Strategist (CPSt) ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa, khususnya dalam menghadapi tantangan pengadaan modern yang membutuhkan kemampuan strategis, profesional, serta berbasis kompetensi nasional sesuai standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Rangkaian kegiatan diawali dengan proses pembelajaran tatap online yang berlangsung selama beberapa minggu melalui sistem e-learning. Dalam tahap ini, peserta diwajibkan mengerjakan 9 Unit Kompetensi (UK) Buku Kerja Mandiri sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penilaian awal kompetensi peserta. Panitia juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengumpulkan buku kerja secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh unit selesai, sehingga peserta dapat memperoleh feedback penilaian lebih cepat dari fasilitator.

Pada sesi online, peserta mendapatkan berbagai materi penting terkait strategi pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu materi yang menjadi perhatian peserta adalah pembahasan mengenai perumusan organisasi pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh Dr. Fahrurrazi, M.Si., CCMS. Dalam sesi ini peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya struktur organisasi pengadaan yang efektif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pengadaan di instansi masing-masing.

Materi berikutnya mengenai penyelarasan kebijakan pengadaan barang/jasa disampaikan oleh Ir. Raymon Budi Hermanto, S.T., M.H., CCMS. Narasumber menjelaskan bagaimana kebijakan pengadaan harus diselaraskan dengan tujuan organisasi, regulasi pemerintah, serta kebutuhan strategis instansi agar proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain materi teknis, peserta juga mendapatkan pengarahan khusus terkait pengisian APL 01 dan APL 02 sebagai bagian dari persyaratan uji kompetensi LSP Pengadaan. Pada sesi ini, peserta dibimbing secara detail mengenai tata cara upload portofolio dan pemenuhan dokumen administrasi sertifikasi sehingga seluruh proses asesmen dapat berjalan lancar sesuai ketentuan BNSP.

Memasuki tahap pembelajaran tatap muka pada tanggal 04 – 05 Juni 2026, suasana pelatihan berlangsung semakin interaktif dan dinamis. Hari pertama kegiatan diawali dengan registrasi peserta, kemudian dilanjutkan dengan materi mengenai menelaah lingkungan pengadaan barang/jasa. Materi ini memberikan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya analisis lingkungan internal dan eksternal dalam menentukan strategi pengadaan yang tepat.

Selanjutnya peserta memperoleh materi penyusunan kebutuhan dan anggaran pengadaan barang/jasa, penyusunan spesifikasi teknis, hingga penyusunan harga perkiraan. Pada sesi ini, fasilitator Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc., yang merupakan Ahli Pengadaan dan Fasilitator ToT LKPP, menyampaikan materi secara sistematis, aplikatif, dan berbasis praktik sehingga peserta dapat memahami proses penyusunan dokumen pengadaan secara lebih mendalam.

Diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung sangat aktif karena banyak peserta berbagi pengalaman terkait kendala penyusunan spesifikasi teknis maupun harga perkiraan di lingkungan kerja masing-masing. Narasumber juga memberikan berbagai tips dan strategi praktis dalam menyusun dokumen pengadaan yang efektif dan sesuai regulasi.

Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan materi mengkaji ulang paket pengadaan barang/jasa, mengelola risiko, serta mengelola kinerja pengadaan. Peserta diajak memahami bagaimana melakukan evaluasi terhadap paket pengadaan, mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, serta menyusun langkah mitigasi yang tepat guna mendukung keberhasilan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pengarahan terkait pengisian DIT dan DPT serta persiapan presentasi sebagai bagian dari proses asesmen kompetensi. Seluruh sesi dipandu langsung oleh Tim Assesor BNSP yang memberikan arahan secara detail dan membantu peserta mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi.

Puncak kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 06 Juni 2026 melalui pelaksanaan uji kompetensi pengadaan dan wawancara sertifikasi. Pada tahap ini peserta mengikuti proses asesmen untuk mengukur kompetensi sesuai standar nasional profesi pengadaan barang/jasa. Suasana ujian berlangsung serius namun tetap kondusif dengan pendampingan langsung dari tim asesor profesional BNSP.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari aktifnya peserta dalam diskusi, penyelesaian tugas buku kerja mandiri, hingga keterlibatan dalam sesi praktik dan simulasi. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan di instansi masing-masing.

Melalui kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan – BNSP Certified Procurement Strategist (CPSt) ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan strategis dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah maupun non pemerintah. Selain itu, sertifikasi kompetensi ini juga menjadi bentuk pengakuan resmi terhadap kemampuan peserta sesuai standar kompetensi nasional yang berlaku.

Kegiatan ditutup dengan penuh semangat dan harapan agar seluruh ilmu, pengalaman, serta kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pengadaan yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.