Detail Kegiatan LPKN Training Center

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), sebagai lembaga pelatihan terakreditasi A oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kembali menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dengan model pembelajaran Blended Learning. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15–28 Januari 2026 melalui pembelajaran E-Learning, dilanjutkan dengan tatap muka offline pada 29–30 Januari 2026, serta Ujian Sertifikasi pada 31 Januari 2026, bertempat di Tara Hotel Yogyakarta.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman, dan kesiapan peserta dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Hari Pertama: Penguatan Dasar Pengadaan PBJP

Kegiatan tatap muka dimulai pada Kamis, 29 Januari 2026, dengan rangkaian acara pembukaan yang diawali oleh registrasi peserta dan persiapan panitia sejak pukul 07.30 WIB. Acara dilanjutkan dengan pembukaan resmi, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, serta pembacaan doa yang dipandu oleh fasilitator dan panitia LPKN.

Sebagai pengantar pembelajaran, peserta mengikuti sesi Building Learning Commitment (BLC) yang bertujuan membangun kesepahaman, komitmen, dan kesiapan belajar peserta selama mengikuti pelatihan.
Selanjutnya, peserta menerima materi Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang disampaikan secara komprehensif dan berkelanjutan hingga menjelang siang hari.

Pada sesi berikutnya, peserta mendapatkan pembekalan mengenai Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menjadi fondasi penting dalam siklus pengadaan. Materi ini disampaikan secara bertahap, dilengkapi dengan pembahasan konsep, alur proses, serta praktik perencanaan pengadaan yang sesuai dengan regulasi.

Setelah jeda Ishoma (Istirahat, Sholat, dan Makan), kegiatan dilanjutkan dengan materi Pemilihan Penyedia, yang membahas metode, tahapan, serta prinsip-prinsip pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah. Sesi ini berlangsung hingga sore hari dan dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap proses pemilihan penyedia yang efektif dan akuntabel.

Hari Kedua: Pendalaman Materi dan Pembahasan Try Out

Pada Jumat, 30 Januari 2026, kegiatan dimulai sejak pagi hari dengan penyampaian materi Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Materi ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pengendalian kontrak, pelaksanaan, hingga penyelesaian kontrak dalam pengadaan pemerintah.

Selanjutnya, peserta menerima materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Swakelola, yang membahas konsep, jenis, serta tata cara pelaksanaan swakelola sesuai ketentuan yang berlaku. Materi ini dilanjutkan pada sesi siang hari setelah waktu Ishoma.

Pada sesi berikutnya, peserta dibekali dengan materi Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM) sebagai pengayaan wawasan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menjelang sore hari, kegiatan difokuskan pada Pembahasan Try Out yang dibagi ke dalam dua sesi. Pembahasan ini bertujuan untuk mengukur kesiapan peserta serta memperdalam pemahaman terhadap karakteristik soal ujian sertifikasi PBJP Level-1. Kegiatan hari kedua ditutup dengan verifikasi buku regulasi dan modul pelatihan oleh panitia LPKN sebagai bagian dari kelengkapan administrasi peserta.

Hari Ketiga: Uji Kompetensi PBJP Level-1

Puncak kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 31 Januari 2026, yaitu Uji Kompetensi PBJP Level-1 yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga selesai. Ujian ini diselenggarakan dalam beberapa sesi dan diawasi langsung oleh Direktorat Sertifikasi Profesi – LKPP, guna memastikan proses sertifikasi berjalan sesuai dengan standar nasional.

Selama pelatihan dan sertifikasi, peserta dibimbing oleh fasilitator berpengalaman, yaitu Baskoro Ari Wibowo, S.T., yang merupakan Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator Training of Trainers (ToT) LKPP. Kehadiran fasilitator kompeten ini memberikan nilai tambah dalam kualitas penyampaian materi dan pendalaman substansi pengadaan barang/jasa pemerintah.