Detail Kegiatan LPKN Training Center

BKPSDM Kabupaten Bogor kembali menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kapasitas aparatur dengan menyelenggarakan Inhouse Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1. Pelatihan ini dirancang secara komprehensif dan dilaksanakan melalui pola blended learning, dimulai dengan E-Learning pada 12–25 November 2025, dilanjutkan tatap muka intensif pada 26–27 November 2025, serta diakhiri dengan Ujian Sertifikasi pada 28 November 2025. Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di Hotel Nemuru Grand Bhuvana Ciawi, menghadirkan suasana belajar yang nyaman dan kondusif bagi para peserta.

Kegiatan dimulai pada Rabu, 26 November 2025, dengan registrasi peserta pada pukul 07.30. Antusiasme peserta sudah terlihat sejak pagi, bahkan sebelum sesi dibuka secara resmi. Setelah menyanyikan Lagu Indonesia Raya, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum LPKN, Bapak Andi Zabur Rahman, S.Kom., S.Si., MBA, yang menekankan pentingnya kompetensi PBJP untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepat guna. Sambutan tersebut menjadi pengantar sekaligus pengingat bahwa peran ASN dalam pengadaan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Sesi berikutnya menghadirkan Bapak Drs. Dedeng Syahbudin, M.M yang memberikan materi motivasi dan Building Learning Commitment (BLC). Suasana ruangan langsung hidup; peserta dibuat berpikir, merenung, lalu bersemangat kembali menghadapi rangkaian materi teknis yang menanti. Setelah sesi foto bersama, peserta masuk ke rangkaian pemaparan materi inti yang dipandu oleh fasilitator profesional dari LPKN.

Materi Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi agenda utama pagi hari. Para peserta diajak memahami pondasi regulasi, prinsip dasar PBJ, hingga ruang lingkup sistem pengadaan nasional. Setelah istirahat singkat, materi berlanjut dengan sesi lanjutan dan kemudian dikembangkan ke topik Perencanaan PBJ, sebuah tahapan krusial yang sering menjadi penentu keberhasilan proses pengadaan. Peserta tidak hanya menerima paparan, tetapi juga diajak memahami contoh kasus dan dinamika yang biasa terjadi di lapangan.

Sore hari ditutup dengan materi Pemilihan Penyedia, yang membahas proses, metode, serta strategi menentukan penyedia yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Pembelajaran berlangsung interaktif; banyak peserta mengajukan pertanyaan terkait situasi riil yang mereka hadapi di unit kerja masing-masing.

Hari kedua, Kamis 27 November 2025, dimulai dengan materi Pengelolaan Kontrak, salah satu skill teknis yang wajib dikuasai aparatur pengadaan. Fasilitator memaparkan alur kerja, pengendalian, potensi risiko, hingga langkah penyelesaian permasalahan dalam kontrak. Setelah itu, peserta beralih ke materi Swakelola, membahas detail tata cara pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau kelompok masyarakat. Sesi siang hari menghadirkan materi Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) yang membantu peserta memahami hubungan antara kebutuhan, penyedia, distribusi, hingga kualitas barang/jasa. Materi kemudian ditutup dengan Pembahasan Try Out untuk memperkuat pemahaman peserta menjelang ujian sertifikasi.

Pada Jumat, 28 November 2025, suasana berubah menjadi lebih serius karena peserta memasuki Uji Kompetensi PBJP Level-1 yang diawasi langsung oleh pengawas dari Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP. Peserta diuji pemahaman, analisis, serta kesiapannya menerapkan regulasi PBJ dalam situasi kerja nyata. Pendampingan oleh para fasilitator ahli, termasuk Dr. Indrani Dharmayanti, SP., M.Si serta Baharuddin Dwi Isnanto, S.Hut., M.A.P., C.Med, memberikan keyakinan tersendiri bagi peserta selama proses persiapan.

Kegiatan ditutup dengan verifikasi dokumen regulasi dan modul pelatihan, memastikan seluruh peserta benar-benar memahami standar kompetensi yang ditetapkan. Melalui inhouse training ini, BKPSDM Kabupaten Bogor mempertegas komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM aparatur, khususnya pada ranah pengadaan barang/jasa yang terus berkembang dan menuntut profesionalisme tinggi.

Inisiatif pelatihan terstruktur seperti ini bukan hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat budaya kerja yang lebih akuntabel, sistematis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bogor.