Detail Kegiatan LPKN Training Center

Samarinda, 5–7 November 2025 — Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) kembali melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1, yang kali ini digelar di Hotel Horison Samarinda. Kegiatan berlangsung selama tiga hari dengan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dan ujian sertifikasi berbasis kompetensi.

Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen LPKN dalam mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sejalan dengan regulasi terbaru serta standar kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hari Pertama: Pembukaan dan Materi Dasar PBJP

Kegiatan dimulai pada Rabu, 5 November 2025 dengan registrasi peserta pada pukul 07.30 WIB. Acara resmi dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, diikuti oleh sambutan dari Ketua Umum LPKN, Bapak Andi Zabur Rahman, yang menegaskan pentingnya kompetensi pengadaan sebagai kunci transparansi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

Acara dilanjutkan dengan Keynote Speech dan Pembukaan oleh Kepala LKPP, Ibu Sarah Sadiqa, yang memberikan arahan mengenai arah kebijakan pengadaan nasional serta tantangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Setelah sesi pembukaan dan foto bersama, kegiatan dilanjutkan dengan Building Learning Commitment (BLC) sebagai bentuk penguatan semangat belajar peserta.

Materi pertama disampaikan oleh Yeffri Purnama, SH., CCMs — fasilitator dan ahli pengadaan yang telah tersertifikasi ToT LKPP. Peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, termasuk prinsip-prinsip dasar, siklus pengadaan, serta peran pelaku pengadaan.

Siang harinya, peserta mendalami materi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mencakup tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, hingga penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sesi sore ditutup dengan pembahasan Pemilihan Penyedia, yang menjadi dasar penting dalam menjamin akuntabilitas pelaksanaan pengadaan.

Hari Kedua: Pengelolaan Kontrak dan Manajemen Rantai Pasok

Pada Kamis, 6 November 2025, kegiatan dilanjutkan dengan topik lanjutan yang lebih teknis. Sesi pagi membahas Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang memfokuskan pada aspek hukum, administrasi, serta pengendalian mutu dan waktu dalam pelaksanaan kontrak.

Setelah istirahat siang, peserta mempelajari Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola, diikuti dengan sesi Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) yang membahas keterpaduan proses logistik, pengadaan, dan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Menjelang sore, peserta mengikuti pembahasan Try Out yang terbagi dalam dua sesi, sebagai persiapan menghadapi ujian sertifikasi. Sesi ini menjadi momen evaluasi dan penguatan pemahaman atas seluruh materi yang telah disampaikan. Kegiatan hari kedua diakhiri dengan verifikasi buku regulasi dan modul pelatihan oleh tim panitia LPKN.

Hari Ketiga: Ujian Sertifikasi Kompetensi

Puncak kegiatan berlangsung pada Jumat, 7 November 2025, di mana seluruh peserta mengikuti Uji Kompetensi PBJP Level-1 yang diselenggarakan di bawah pengawasan langsung Direktorat Sertifikasi Profesi – LKPP. Ujian dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai dalam beberapa sesi.

Melalui ujian ini, peserta diuji kemampuan teoritis dan praktisnya dalam memahami proses pengadaan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, hingga penyelesaian pengadaan.

Penutup

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah dan lembaga publik. Mereka menilai pelatihan yang diselenggarakan LPKN tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga memberikan bekal nyata untuk menghadapi tantangan dalam dunia pengadaan barang/jasa.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak aparatur dan pelaku pengadaan yang kompeten, berintegritas, dan mampu menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan di lingkungan pemerintah.