Detail Kegiatan LPKN Training Center

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) kembali membuktikan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level-1. Kegiatan ini berlangsung secara Blended Learning, dimulai dengan E-Learning pada 13–24 Oktober 2025, dilanjutkan Tatap Muka (Offline) pada 28–29 Oktober 2025, dan diakhiri dengan Ujian Sertifikasi Kompetensi pada 30 Oktober 2025 bertempat di Qubika Boutique Hotel Tangerang.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah, kementerian, lembaga, serta unit pengadaan barang/jasa yang ingin meningkatkan profesionalisme dan pemahaman mereka terhadap regulasi terbaru pengadaan pemerintah.

Pelaksanaan Pelatihan yang Interaktif dan Komprehensif

Selama dua hari sesi tatap muka, peserta mendapatkan pembekalan intensif dari para fasilitator nasional bersertifikat LKPP, yaitu:
????‍???? Baihaki, S.Si., M.M dan
????‍???? Arif Rachman, S.T., M.T., M.M
keduanya merupakan Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator ToT LKPP yang berpengalaman dalam memberikan pelatihan dan pendampingan pengadaan di berbagai instansi pemerintah.

Kegiatan diawali dengan sesi Building Learning Commitment (BLC) untuk menumbuhkan semangat dan komitmen peserta selama proses pembelajaran. Selanjutnya, para peserta mengikuti rangkaian materi yang dirancang secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

• Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

• Perencanaan Pengadaan,

• Pemilihan Penyedia,

• Pengelolaan Kontrak,

• Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola, dan

• Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM).

Tidak hanya itu, peserta juga mengikuti pembahasan Try Out Ujian Sertifikasi yang membantu mereka memahami bentuk soal, metode menjawab, serta memperkuat pemahaman konsep PBJP sesuai regulasi terbaru.

Fasilitator Profesional dan Suasana Belajar yang Kondusif

Suasana pembelajaran berlangsung dinamis dan interaktif. Para fasilitator tidak hanya memberikan teori, tetapi juga berbagi pengalaman nyata di lapangan, menghadirkan studi kasus aktual, dan memberikan tips menghadapi ujian sertifikasi dengan lebih percaya diri.

Para peserta sangat antusias mengikuti setiap sesi, baik dalam bentuk diskusi kelompok maupun simulasi perencanaan dan pemilihan penyedia. Pendekatan pembelajaran yang digunakan LPKN memungkinkan peserta untuk benar-benar memahami konsep dasar pengadaan sekaligus mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Puncak Kegiatan: Ujian Sertifikasi PBJP Level-1

Kegiatan ini mencapai puncaknya pada Kamis, 30 Oktober 2025, dengan pelaksanaan Uji Kompetensi PBJP Level-1 yang diawasi langsung oleh Direktorat Sertifikasi Profesi – LKPP. Ujian berlangsung dengan tertib dan profesional, diikuti dengan semangat tinggi oleh seluruh peserta.

Melalui ujian ini, peserta diuji kemampuannya dalam memahami dan menerapkan prinsip, prosedur, serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen LPKN dalam Meningkatkan Profesionalisme ASN

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen LPKN untuk mendukung program pemerintah dalam mencetak aparatur yang kompeten, berintegritas, dan profesional di bidang pengadaan barang/jasa. Dengan akreditasi A dari LKPP, LPKN terus berupaya memberikan pelatihan berkualitas tinggi yang selaras dengan kebutuhan organisasi publik dan tantangan zaman.

Melalui kegiatan ini, LPKN berharap peserta tidak hanya lulus sertifikasi, tetapi juga mampu menerapkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan di instansinya masing-masing.

Penutup

Pelatihan dan sertifikasi ini ditutup dengan suasana penuh semangat dan kebanggaan. Para peserta menyampaikan apresiasi atas profesionalisme penyelenggara dan kualitas pembelajaran yang diberikan.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi dalam pengadaan barang/jasa, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.