Detail Kegiatan LPKN Training Center

Kegiatan Kelas Online Teknis dan Praktek Penyelenggaraan E-Katalog Versi 6 Bagi PPK dan PP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 03–04 Juni 2026 berlangsung dengan lancar, interaktif, dan penuh antusiasme dari para peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kompetensi aparatur pemerintah dalam menghadapi transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah melalui implementasi E-Katalog Versi 6 yang saat ini menjadi salah satu fokus utama dalam sistem pengadaan nasional.

Pelatihan dimulai pada pukul 18.00 WIB dengan proses registrasi peserta yang dipandu oleh panitia. Meskipun dilaksanakan secara daring pada malam hari, semangat dan partisipasi peserta tetap tinggi sejak awal kegiatan dimulai. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh moderator dengan rangkaian pembukaan yang khidmat, dimulai dari menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars LPKN, pembacaan doa, hingga perkenalan profil narasumber yang akan menyampaikan materi selama kegiatan berlangsung.

Pada sesi materi hari pertama, narasumber Bapak Hilman Fazri, S.H menyampaikan berbagai kebijakan terbaru mengenai implementasi E-Katalog Versi 6 dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Materi ini menjadi sangat penting karena E-Katalog Versi 6 hadir dengan berbagai pembaruan sistem, fitur, serta mekanisme transaksi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pemerintah.

Peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai tata cara pembuatan akun, pengelolaan katalog elektronik, hingga proses pencantuman produk pada sistem E-Katalog. Penjelasan disampaikan secara sistematis dan aplikatif sehingga memudahkan peserta dalam memahami tahapan-tahapan penggunaan sistem terbaru tersebut. Tidak hanya teori, narasumber juga membagikan berbagai pengalaman praktis serta kendala yang sering dihadapi oleh pengguna di lapangan beserta solusi penyelesaiannya.

Memasuki sesi berikutnya, kegiatan semakin menarik dengan adanya demo praktik E-Purchasing Katalog Versi 6. Pada sesi ini peserta diajak memahami secara langsung mekanisme transaksi melalui metode negosiasi maupun mini-kompetisi yang saat ini menjadi bagian penting dalam proses pengadaan elektronik pemerintah. Narasumber menjelaskan langkah demi langkah proses pemilihan penyedia, pelaksanaan negosiasi harga, hingga strategi optimal dalam penggunaan fitur mini-kompetisi agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai regulasi.

Selain itu, peserta juga memperoleh materi terkait manajemen surat pesanan dan proses pembayaran dalam sistem E-Katalog Versi 6. Materi ini menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan administrasi pelaksanaan kontrak dan tata kelola pembayaran yang harus dilakukan secara tertib, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Diskusi berlangsung sangat aktif, ditandai dengan banyaknya pertanyaan peserta terkait kendala implementasi E-Katalog di instansi masing-masing.

Selama kegiatan berlangsung, suasana pelatihan berjalan interaktif dan komunikatif. Para peserta tidak hanya mendengarkan paparan materi, tetapi juga aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait implementasi pengadaan elektronik di lingkungan kerja mereka. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan pemahaman teknis dan praktik penggunaan E-Katalog Versi 6 dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih modern dan profesional.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dapat semakin memahami mekanisme penggunaan E-Katalog Versi 6 secara menyeluruh, sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan perkembangan regulasi pengadaan pemerintah tahun anggaran 2025.

Kegiatan kemudian ditutup pada pukul 20.30 WIB oleh moderator dengan harapan seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu dan praktik yang telah diperoleh selama pelatihan dalam mendukung peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah di instansi masing-masing.